PURWAKARTA-Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sejak beberapa hari lalu sudah mulai dibagikan di sejumlah daerah. Namun, Pemkab Purwakarta seperti halnya daerah lain, tak dilibatkan. Akibatnya, banyak data yang tidak otentik dan kurang tetat sasaran. Sehingga hal tersebut bisa berpotensi menimbulkan gejolak pada masyarakat tingkat bawah.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan, daerah tidak mungkin menolak sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Meskipun risiko terbesar pada akhirnya bisa saja terjadi. Tapi, dalam hal ini harus dihadapi oleh pemkab setempat beserta jajaran di bawahnya, bukan oleh pemerintah pusat.
“Sejauh ini, pemkab hanya bisa mendorong dalam hal validasi data penerima BLSM,” jelas Dedi pada Pasundan Ekspres saat ditemui disela acara HUT Bhayangkara di Pendopo Pemda Purwakarta kemarin.
Menurut Dedi, dalam hal pendataan harus menghilangkan unsur subyektivitas. Dengan kata lain, harus ada kejelasan data jumlah penerima BLSM ini. Karena sangat tidak mungkin dilakukan pendataan baru. Mengingat, pengerjaannya membutuhkan waktu tak sebentar atau paling sebentar membutuhkan waktu tiga bulan.
“Menurut saya, solusi untuk mengantisipasi terjadinya gejolak di tengah masyarakat, hanyalah mendorong petugas pendata agar mendata dengan penuh dengan ketelitian objektif dan profesional sehingga bantuan tersebut tepat sasaran,” tegas dia.
Sementara itu, dalam pembagian BLSM ini sempat beredar kabar adanya pengurangan penerima dari program yang masih bernama Bantuan Langsung Tuna (BLT) beberapa tahun lalu, sebesar 50 persen. Menyikapi hal tersebut, Dedi menilai sebaliknya bahwa adanya pengurangan itu berarti menurunnya angka kemiskinan di Purwakarta yang berarti SDM masyarakat Purwakarta mengalami peningakatan ekonomi yang signifikan dan terus membaik.
Dihubungi terpisah, Kabag Perekonomian Setda Purwakarta, Taufik Rahman menyebutkan, jumlah penerima BLSM sama dengan data penerima raskin. Yakni, sebanyak 48.354 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM). Terkait adanya pengurangan hingga 50 persen sebagaimana kabar yang beredar, pihaknya sempat membantah.
“Kita sudah rapat koordinasi dengan 17 camat yang ada terkait pembagian BLSM. Terus terang, dalam pendataan kita tidak dilibatkan, pemerintah daerah hanya di memfasilitasi agar bantuan tersebut tepat sasaran,” ujar Taufik singkat.(mas/man)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar