Bekasi (SAPULIDI News) - Sedikitnya ratusan hektar tanah bengkok milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi hilang. Hilangnya tanah bengkok yang diberikan oleh Pemda Kab Bekasi kepada sejumlah Desa yang tersebar di 23 Kecamatan diduga digunakan oleh sejumlah pengembang, sehingga tanah yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan aparatur Desa menjadi berkurang. Bahkan ada sejumlah Desa di Kabupaten Bekasi yang tidak pernah menikmati tanah bengkok tersebut.Sabtu (11/2)
Sejumlah kalangan menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi kurang bertanggung jawab tentang hilangnya sejumlah aset negara tersebut.Sebab dari tahun ketahun sejumlah aset Pemda Kab Bekasi berupa tanah bengkok makin tidak diketahui keberadaanya.Sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Menanggapi persoalan tanah bengkok Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabuapten Bekasi Sarbini kepada Harian Internasional Media kemarin mengatakan, sebaiknya Pemda Bekasi dalam hal ini Bupati Sa’duddin harus lebih jeli dan segera menginfentarisir ulang keberadaan sejumlah tanah bengkok. Sebab dalam kenyataanya tanah bengkok,yang notabene adalah aset negara sampai sekarang belum jelas .Sebab hingga sampai saat ini sudah hektaran tanah bengkok milik Desa Se-Kabupaten Bekasi tidak diketahui rimbanya.
Menurut Sarbini para Kepala Desa Kabupaten Bekasi hanya tau kalau tanah bengkok tersebut disejumlah wilayah namun tidak pernah mengelola secara langsung. Padahal aset tersebut menjadi haknya untuk dikelola buat kesejahteraan peranagkat Desa. Sehingga kalau hal ini dibiarkan terus pelan tapi pasti tanah bengkok milik Pemda Kab Bekasi lambat laun akan hilang.Untuk itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan dan meninjau ulang keberadaan tanah bengkok.
Ditambahkan Sarbini, sebaiknya Bupati Sa’duddin harus berani bersikap tegas dalam penanganan masalah tanah bengkok.Tidak mungkin seorang Bupati tidak mengetahui kebaradaan sejumlah tanah bengkok milik Desa di Kabupaten Bekasi.Sebab sejumlah aset Negara tersebut pasti dilaporkan oleh pejabat yang berwenang.Untuk itu Sarbini meminta sebaiknya Bupati Kabupaten Bekasi Sa’duddin agar secepatnya melakukan langkah-langkah kongkrit agar aset negara tersebut tidak hilang.(aji).
Sejumlah kalangan menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi kurang bertanggung jawab tentang hilangnya sejumlah aset negara tersebut.Sebab dari tahun ketahun sejumlah aset Pemda Kab Bekasi berupa tanah bengkok makin tidak diketahui keberadaanya.Sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Menanggapi persoalan tanah bengkok Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabuapten Bekasi Sarbini kepada Harian Internasional Media kemarin mengatakan, sebaiknya Pemda Bekasi dalam hal ini Bupati Sa’duddin harus lebih jeli dan segera menginfentarisir ulang keberadaan sejumlah tanah bengkok. Sebab dalam kenyataanya tanah bengkok,yang notabene adalah aset negara sampai sekarang belum jelas .Sebab hingga sampai saat ini sudah hektaran tanah bengkok milik Desa Se-Kabupaten Bekasi tidak diketahui rimbanya.
Menurut Sarbini para Kepala Desa Kabupaten Bekasi hanya tau kalau tanah bengkok tersebut disejumlah wilayah namun tidak pernah mengelola secara langsung. Padahal aset tersebut menjadi haknya untuk dikelola buat kesejahteraan peranagkat Desa. Sehingga kalau hal ini dibiarkan terus pelan tapi pasti tanah bengkok milik Pemda Kab Bekasi lambat laun akan hilang.Untuk itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan dan meninjau ulang keberadaan tanah bengkok.
Ditambahkan Sarbini, sebaiknya Bupati Sa’duddin harus berani bersikap tegas dalam penanganan masalah tanah bengkok.Tidak mungkin seorang Bupati tidak mengetahui kebaradaan sejumlah tanah bengkok milik Desa di Kabupaten Bekasi.Sebab sejumlah aset Negara tersebut pasti dilaporkan oleh pejabat yang berwenang.Untuk itu Sarbini meminta sebaiknya Bupati Kabupaten Bekasi Sa’duddin agar secepatnya melakukan langkah-langkah kongkrit agar aset negara tersebut tidak hilang.(aji).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar