KARAWANG, RADAR KARAWANG - Pemerintah belum secara resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak, namun persiapan pendistribusian dana kompensasi sudah berjalan. Berdasarkan data yang berhasil diterima RAKA, sebanyak 161.463 keluarga miskin di Karawang akan mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang akan didistribusikan melalui kantor Pos Indonesia.
Kordinator Satgas BLSM PT Pos Indonesia Cabang Karawang Asep Tohari memperkirakan, KPS akan sampai ke kantornya tanggal 20 Juni mendatang, selanjutnya akan didistribusikan ke 30 kecamatan. "Kartu KPS baru datang sekitar sekitar 20 Juni, dan didistribusikan 14 hari, itu harus selesai didistribusikan. Untuk Karawang ada 161.463 penerima BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat)," ujarnya.
Terkait dengan teknis pelaksanaan pendistribusian nanti, petugas PT Pos Indonesia didampingi oleh kepala desa untuk melakukan validasi data. "Distribusi langsung sesuai dengan alamat kiriman, itu juga melibatkan aparat desa, kalau alamat sulit. Kita bisa meminta bantuan kepala desa dan aparat desa juga ikut mendampingi," tambahnya.
Dipaparkan Asep, petugas Pos tidak menyerahkan KPS jika rumah tangga miskin (RTM) menolak, RTM sasaran pindah alamat, seluruh anggota RTM sasaran meninggal, alamat tidak jelas, RTM sasaran tidak dikenal dan kondisi rumah dalam keadaan kosong. Nah, setelah itu maka PT Pos akan membuat rekapitulasi jumlah KPS yang tidak terkirim, kemudian tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) mengambil rekapitulasi KPS yang tidak terkirim untuk menjadi bahan musyawarah di desa ataupun kelurahan. Setelah itu, baru digelar musyawarah menentukan RTM atau penerima KPS pengganti, kemudian RTM pengganti akan mendapatkan SKRTM sebagai pengganti KPS. "Kalau tidak sesuai, maka kepala desa itu mempunyai wewenang melakukan musyawarah untuk menentukan KPS pengganti," paparnya.
Sementara dalam melakukan pendistribusian KPS nanti, pihaknya akan melibatkan sedikitnya 200 petugas pos dari 18 unit pelayanan kantor pos se-Karawang. Pihaknya sendiri lanjut Asep, sudah siap menyukseskan program KPS ini. "Kita akan all out terjunkan 200 petugas Pos di Karawang, insya Allah akan terlibat semua," akunya.
Soal teknis pengambilan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), hingga kini diakui Asep, pihaknya masih belum dapat merinci lebih jelas karena masih menunggu instruksi dari pusat. Namun menurutnya, KPS yang dijadikan alat untuk program BLSM tak jauh berbeda dengan teknis bantuan langsung tunai (BLT). "Teknis belum yah, sepintas mirip dengan BLT, karena kartu KPS ini multi fungsi untuk raskin, PKH, BLSM, jadi kartu pengentasan kemiskinan itu satu kartu," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang tahun 2011, tercatat ada 242.478 warga miskin di daerah ini. Data ini merupakan acuan bagi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai penerima KPS. Jika merujuk data BPS, ada sekitar 81.015 warga miskin Karawang yang tidak tercantum untuk mendapatkan KPS. (vid)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar